Forum Lintas Hukum Kecewa Mandat KPK Diserahkan ke Jokowi

 Forum Lintas Hukum Indonesia (FLHI) kecewa mandat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diserahkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut mantan Direktur Penyidik Polri Kombes (Purn) Alfons Loemau yang juga anggota FLHI, seharusnya pimpinan KPK tak pernah menyerahkan mandat lembaga antirasuah kepada Jokowi.

"Sebagai sebuah lembaga negara penegak hukum, seharusnya dalam keadaan apa pun pimpinan KPK tetap di jalur dan menjaga marwah KPK," ujar Alfons Loemau di Kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2019).

Dengan mundurnya Ketua KPK Agus Rahardjo dan dua wakilnya Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang, Alfons Loemau pun meminta agar Jokowi segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK. Setidaknya hingga Desember 2019, atau sebelum pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 mengambil alih tugas pemberantasan korupsi.

"Sebaiknya pemerintah membekukan sementara kepemimpinan KPK periode 2015-2019 dengan menunjuk 5 (lima) orang pimpinan KPK sebagai Plt hingga pimpinan KPK periode 2019-2023 dilantik," kata dia.

Selain soal mandat KPK diserahkan kepada Jokowi, FLHI juga menyoroti soal revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurut Sekretaris FLHI Serfasius Serbaya Manek, UU KPK yang sudah 17 tahun sudah semestinya direvisi.

Dari salah satu draft revisi UU KPK yang disetujui oleh Serfasius yakni mekanisme Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Setidaknya dengan penerbitan SP3 oleh KPK, lembaga antirasuah itu bisa memberikan kepastian hukum terhadap para terduga pelaku korupsi.

"Itu salah satu gambaran UU 30 Tahun 2002 dan sudah saatnya diubah karena ada dugaan abuse of power. Ada kewenangan hukum yang melangkahi hak-hak dasar seseorang," kata Serfasius.

Kepastian Hukum

Pernyataan Serfasius ini diamini oleh anggota FLHI yang juga mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Chairul Imam. Sebab, dalam Pasal 5 UU KPK mengatakan KPK harus berasaskan kepastian hukum di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

"Jadi bagi kami, UU itu perlu direvisi karena banyak yang hal-hal tercecer yang belum dimasukkan ke dalamnya. Banyak hal-hal yang terlewatkan, sementara UU ini sudah ada selama 17 tahun lamanya," kata Chairul

Share:

PAN Tunjuk Putri Zulkifli Hasan Jadi Pimpinan DPRD DKI

  Partai Amanat Nasional (PAN) menunjuk Zita Anjani menjadi pimpinan DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Zita adalah putri Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
Zita mengaku, penunjukan dirinya tak pernah direncanakan sebelumnya.

"Semua ini tidak direncanakan," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/9/2019).
Zita mengungkapkan, memiliki kriteria tersendiri dalam memilih kadernya yang didudukkan dalam kursi pimpinan legislatif. Salah satunya adalah berprestasi.

"Tentu yang dipilih mereka yang berprestasi. Indikatornya ada dua. Pertama; incumbent, karena programnya berhasil maka dipilih lagi dan kedua; suara tinggi. Untuk saya sendiri mendapat suara tertinggi nomor dua di bawah Habib Muhammad," jelasnya.

Selain kriteria tersebut, PAN juga menilai perlu ada pimpinan perempuan. Tujuannya ialah untuk menyuarakan isu-isu perempuan.

Zita Anjani berlatar belakang seorang pendidik. Dengan penunjukannya sebagai Wakil Ketua DPRD, dia berjanji akan mengawal kebijakan yang pro kepada perempuan dan anak. Dia ingin memperjuangkan adanya penyediaan ruang laktasi atau menyusui di DPRD.

"Saya mengajak anak muda di DPRD untuk satu suara. Saya mewakili anak muda dan milenial. Selain itu saya sebagai guru PAUD akan perjuangkan untuk guru PAUD agar mendapat insentif. Kasihan mereka bekerja dengan beban banyak tapi tidak diperhatikan. Nanti kita khawatir kalau tidak difokuskan maka tidak akan ada yang mau menjadi guru PAUD untuk anak-anak kita," jelasnya.

Share:

SBY Harap Pidato Kontemplasinya Didengar Jokowi

 Di hari ulang tahunnya yang ke-70, Mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membacakan pidato Kontemplasinya di Puri Cikeas, Bogor, Senin (9/9/2019).

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Demokrat tersebut meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan pidato kontemplasi dirinya sebagai masukan.

"Saya menitipkan harapan kepada Bapak Presiden Jokowi beserta jajaran pemerintahan yang beliau pimpin, agar kiranya materi kontemplasi yang saya sampaikan, dapat melengkapi agenda, kebijakan dan langkah tindakan yang diambil oleh negara dan pemerintahan mendatang," ucap SBY di Puri Cikeas, Bogor, Senin (9/9/2019).

Ia juga mengakui bahwa untuk membangun suatu nilai yang baik dalam negara bukanlah pekerjaan sekali jadi. Hal itu diperlukan kepemimpinan yang berkomitmen membangun hal itu secara berkesinambungan. "Namun, semuanya harus dimulai dari sekarang," ucapnya.

Sebelumnya, dalam pidato kontemplasinya, SBY mengajukan beberapa konsep. Mulai dari konsep masyarakat yang baik, negara yang baik, ekonomi hingga politik.

Menurut Ketua Umum Partai Demokrat itu, tidak ada resep yang ajeg dalam membangun suatu masyarakat yang baik. Di setiap literatur memiliki ramuan yang berbeda-beda.

Kendati begitu, dalam masyarakat Indonesia, maka SBY menilai ada dua prasyarat, yaitu kasih sayang dan rasa persaudaraan.

Di tengah-tengah bangsa Indonesia yang majemuk ini, menurut SBY, kasih sayang adalah sebuah harga mati. "Pertama adalah kasih sayang atau love di antar kita dan bukan kebencian atau hatred," kata SBY di Puri Cikeas, Bogor, Senin (9/9/2019).

Sementara itu, lanjutnya, prasyarat kedua ialah membangun persaudaraan dengan sesama masyarakat. Termasuk dengan masyarakat yang berbeda identitas dengan kita. "Kedua rasa persaudaraan dan bukan membangun jarak atau permusuhan atau hostility dengan masyarakat yang berbeda," katanya

Share:

Jokowi Akan Bertemu Tokoh Papua di Istana Hari Ini

 Presiden Joko Widodo atau Jokowi diagendakan bertemu dengan tokoh Papua di Istana Kepresidenan Jakarta, hari ini. Pertemuan ini diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

"Ya (hari ini ada pertemuan Presiden dengan tokoh Papua). Yang atur Menko Polhukam," ujar Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kagoya kepada wartawan, Selasa (10/9/2019).

Kendati begitu, Lenis belum mengetahui siapa saja tokoh Papua yang hadir dalam pertemuan nanti. Pertemuan tersebut dikatakan Jokowi sebelumnya untuk membahas masalah percepatan pembangunan di Papua.

Jokowi menekankan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk memajukan Papua baik di bidang fisik ataupun sumber daya manusia (SDM).

"Agar kita semuanya, utamanya khususnya Mama-Mama, Pace, Mace, anak-anak Papua bisa lebih maju dan lebih sejahtera," ucap Jokowi di Alun- Alun Purwarejo Jawa Tengah, Kamis 29 Agustus 2019.

Sebagai informasi, rencana pertemuan antara Jokowi dengan tokoh Papua ini muncul usai kerusuhan yang terjadi di Bumi Cendewasih itu. Kerusuhan diduga dipicu tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.

Share:

Pilih Cawagub DKI, Fraksi PSI Punya Kriteria Sendiri

 Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Idris Ahmad menyatakan, partainya memiliki kriteria tertentu dalam memilih calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta nanti. Kriteria itu pun sesuai dengan prinsip partainya yang antitindakan korupsi dan masalah intoleransi.

"Nah itu dua hal yang menjadi kriteria utama, dan kita dari internal fraksi sendiri sedang menggodok kriteria-kriteria lainnya. Seperti misalnya pengalaman birokrasi, bahkan komitmen terhadap perempuan dan anak, dan sebagainya," kata Idris di Kantor Gondangdia, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Dia menegaskan, proses pemilihan wagub seharusnya terbuka dan dapat mengenalkan siapa sosok cawagub itu sendiri. Yakni seperti rekam jejaknya dan pandangan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hal ini karena wakil gubernur nantinya harus bisa mendorong program-program strategis dari pemerintah daerah dan gubernurnya sendiri.

Saat ini, dua nama cawagub yang sudah disetujui DPRD DKI yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Kami mendorong prosesnya harus terbuka, terus juga kita dorong agar prosesnya bisa disegerakan, artinya tapi bukan dia terburu-buru, karena ada banyak PR lainnya yang harus kita lakukan," tutur Idris. 

"Mungkin di akhir bulan nanti kita sudah bisa mulai (pemilihan wagub) ketika sudah ada pemimpin definitif, sudah ada kelengkapan dewan, kita bisa mendorong untuk terjadinya proses-proses pembahasan," Idris mengakhiri.

Siap Jadi Fasilitator Uji Publik

Sebelumnya, Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest menyatakan bahwa proses pemilihan wagub harus transparan kepada publik. Hal ini guna menghindari terjadinya politik transaksional di belakang layar.

Karena itu, Rian mengatakan partainya pun bersedia menjadi fasilitator untuk uji publik secara terbuka. Sebab, dia menilai publik Ibu Kota belum mendapat penjelasan tentang siapa cawagub mereka, serta apa pencapaian dan gagasannya.

"Demi kepentingan warga DKI kami siap kapan pun. Yang penting kasih tahu saja sehari sebelumnya, jangan mendadak," kata Rian di Kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Sementara Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar menjelaskan, ruangan yang dibutuhkan untuk melakukan debat publik pun tidak perlu besar. Debat juga bisa dilakukan dengan cara live streaming agar praktis dan dapat menjangkau seluruh masyarakat.

Yang penting, ujar Michael, debat tersebut dapat memaparkan ide dan gagasan kedua cawagub DKI Jakarta. Dia pun meminta partai pengusung cawagub, yakni PKS, untuk menekankan pentingnya transparansi.

"Saya kira dimulai dari partai pengusung dulu. Begitu partai pengusung sudah jelas paparannya, kita juga ingin DPRD ada tata tertib yang jelas supaya jangan sampai keputusan itu nggak ada prosesnya," ucap Michael

Share:

Kader Muda NU Dukung Revisi UU untuk Kuatkan KPK

 Kader muda Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan sikap untuk mendukung rencana revisi Undang-Undang (UU) KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di DPR RI.

Perwakilan kader muda NU Gus Soleh Marzuki menjelaskan, dukungan itu diberikan lantaran rencana revisi UU tersebut dinilai tidak membuat kewenangan lembaga antirasuah itu menjadi lemah dalam menindak praktik korupsi di Indonesia.

"Mengenai revisi UU KPK berpendapat menyepakati sebab khususnya mengenai pengawasan disini. Kalau pengawasan untuk menuju suatu bentuk kesempurnaan. Bukan melemahkan KPK," kata Gus Soleh dalam jumpa pers di Swiss-Bellhotel, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (10/9/2019).

Ketua Jamaah Pengajian Kebangsaan (JPK) itu juga menuturkan, adanya dewan pengawas yang bertugas untuk melakukan pengontrolan terhadap KPK adalah hal yang justru baik untuk kinerja lembaga antirasuah kedepannya.

Permasalahannya, kata dia, wacana dewan pengawas itu dibentuk opini sebagai salah satu upaya pelemahan.

Menurut Gus Soleh, idealnya setiap organisasi atau lembaga memang memiliki dewan pengawas. Bahkan, dia mencontohkan, di NU pun memiliki struktur pengawasan.

"Lemahnya masyakarat kita umumnya tidak mau membaca secara tuntas. Dan banyak terkesan dengan adanya revisi ini melemahkan. Bicara pengawasan ini penting. Jadi kita saling menasehati. Di dalam organisasi NU ada pelaksana dan ada penasehat atau pengawas," tutur dia.

Disisi lain, Gus Soleh mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah termakan dengan opini bahwa revisi UU KPK justru melemahkan kinerja lembaga antikorupsi tersebut.
"Tidak usah khawatir bacalah revisi ini. Jangan mendengar dan membaca dengan sempurna diajak ikut demo. Pengawasan penting. Di lembaga keagamaan saja baik NU, muhammadiyah maupun MUI itu ada pelaksana dan pengawas. Tujuannya pengawas agar bekerja lebih profesional dan maksimal," tutup dia

Share:

Tokoh Papua Bertemu Jokowi, Budi Gunawan: Mereka Siap Jadi Ujung Tombak NKRI

 Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menyebut 61 tokoh Papua dan Papua Barat yang hadir di Istana Negara untuk bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, merupakan ujung tombak NKRI. Menurut dia, para tokoh yang hadir ini telah berkomitmen untuk memajukan Papua.

"Mereka semua sudah berkomitmen untuk siap menjadi ujung tombak, ujung tombak bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), demi untuk kemajuan Papua," kata Budi Gunawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Budi Gunawan turut mendampingi Jokowi saat bertemu dengan para tokoh adat, agama, masyrakat, serta kepala suku Papua dan Papua Barat. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi untuk memajukan Papua. Aspirasi itu diwakilkan oleh Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo.

Setidaknya, ada 9 hal yang menjadi permintaan para tokoh adat kepada Jokowi. Permintaan itu antara lain, pemekaran provinsi 5 wilayah, pembentukan badan nasional urusan tanah Papua, penempatan pejabat eselon I dan eselon II di kementerian dan TPMK, pembangunan asrama nusantara di seluruh kota, wilayah dan menjamin mahasiswa Papua.

Kemudian, usulan revisi UU konsus dalam prolegnas dalam 2020, menerbitkan Inpres untuk pengangkatan ASN di tanah Papua, percepatan Palapa Ring Timur Papua, mengesehkan lembaga adat dan anak, serta membangun Istana Presiden RI di Papua di Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura.

Jokowi sendiri menyambut baik usulan tokoh Papua agar membangun Istana Kepresidenan di Papua. Mantan Wali Kota Solo itu memastikan bahwa pembangunan Istana Kepresidenan di Papua akan dimulai pada 2020.

"Mulai tahun depan Istana akan dibangun di sana," tutur Jokowi di Istana Negara

Share:

Recent Posts